Wednesday, June 8, 2016

Ahok Diminta Tobat Politik jika Ingin Restu Mega

Calon incumbent atau petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengklaim dapat dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memaklumi klaim politik Ahok.

"Sebagai politikus berpengalaman, pindah-pindah partai dan beberapa kali maju sebagai calon kepala daerah lewat jalur perseorangan, wajar kalau Ahok selalu bermanuver untuk kepentingam dirinya. Termasuk mengklaim dia akan mendapatkan dukungan politik dari Ibu Megawati Soekarnoputri dalam pilkada DKI 2017," kata Basarah, Rabu (8/6/2016).

Basarah mengatakan, langkah Ahok maju sebagai calon perseorangan justru bertolak belakang dengan ideologi atau paham yang dianut partai banteng moncong putih. Jadi, kemungkinan Megawati mendukung Ahok sangat kecil.


"Saya percaya adagium bahwa politik itu bersifat dinamis sehingga kemungkinan dukungan politik dari PDIP mungkin saja bisa dia dapatkan. Namun satu hal yang pasti PDIP tidak akan mungkin mendukung calon perseorangan. Karena hal itu bertentangan dengan mahzab ideologi PDIP yang berpahamkan ideologi Pancasila," kata dia. 

Ketua Fraksi PDIP MPR itu berkata lagi, "Yang artinya juga berpahamkan gotong royong atau kolektifisme yang diterjemahkan melalui sebuah perjuangan politik dengan jalan kepartaian. Sementara calon perseorangan adalah turunan dari paham individualisme-liberalisme. Hal itu ibarat minyak dan air yang tidak mungkin bisa menyatu."

Jika Ahok ingin mendapatkan dukungan dari PDIP, lanjut Basarah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, menyatakan lebih dahulu "tobat politik" dari pilihan jalan perseorangan atau individualisme kembali kepada jalan gotong royong atau kepartaian. 

"Kedua, dia harus mendaftar secara resmi sebagai Cagub lewat PDIP dan mengikuti tahapan-tahapan yang telah digariskan partai. Termasuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai Cagub serta mengikuti proses penyaringan internal PDIP bersama 32 Cagub dan Cawagub lainnya yang telah mendaftar lewat PDIP. Untuk cawagubnya harus bergandengan dengan kader internal PDIP," kata Ketua Umum Ikatan Alumni GMNI itu.

Selain itu kata dia, pihaknya akan menunggu lebih dahulu hasil penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah dugaan tindak pidana kasus Sumber Waras dan reklamasi pantai utara Jakarta.

"Hal itu kami nilai sangat penting karena jangan sampai begitu dia diusulkan sebagai Cagub tiba-tiba KPK menetapkan status tersangka kepada Ahok," tegas dia.

Bagikan artikel Ahok Diminta Tobat Politik jika Ingin Restu Mega ini