Tuesday, June 14, 2016

Hasil Penyelidikan Sumber Waras belum Final

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada upaya melawan hukum atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, hasil itu disebut masih bisa berubah.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman menilai, hasil penyelidikan KPK itu belum final. KPK belum memanggil penyidik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyinkronkan hasil pemeriksaan.

"Ini baru hasil sementara, mereka akan mempertemukan penyidik BPK dengan penyidik KPK untuk mengkonsolidasikan hasil temuan, jadi (keputusan) ini bisa berubah," kata Prabowo, Selasa (14/6/2016).


DPRD DKI akan mendorong KPK memanggil kembali BPK untuk konsolidasi. Sebab, pembelian lahan Sumber Waras menyangkut kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Kendati demikian, Prabowo menghormati keputusan KPK.

"Namun yang menjadi catatan harus ada konsolidasi dengan BPK supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena ini menyangkut kerugian negara," ujarnya.

Dewan belum merencanakan tindakan selanjutnya selain mendorong pertemuan BPK dan KPK. "Saya kira kita di DPRD akan menunggu hasil (pertemuan) tersebut," katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku pihaknya tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Hal itu berdasarkan penyelidikan oleh penyidik KPK.

Karena penyelidikan tidak menemukan perbuatan melawan hukum, kata Agus, maka kasus hukum pembelian lahan Sumber Waras sudah selesai. "Kalau dari situ kan berarti sudah selesai. Perbuatan melawan hukumnya selesai, ya kan," ujar Agus.

Kasus ini mencuat ketika BPK menemukan perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa. BPK menaksir kerugian negara mencapai Rp191 miliar.

Bagikan artikel Hasil Penyelidikan Sumber Waras belum Final ini