Tuesday, May 10, 2016

Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi

PT Agung Podomoro Land mengklaim membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, akhir Februari lalu. Menurut Direktur Utama Ariesman Widjaja perusahaannya mengeluarkan Rp 6 miliar atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Uang sebesar itu, kata Ariesman yang menjadi tersangka penyuap kontribusi tambahan pulau reklamasi, digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara untuk menggusur wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat tersebut.

Pengakuan Ariesman itu disampaikannya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti dimuat dalam berita Koran Tempo edisi 11 Mei 2016. Penyidik menemukan memo permintaan Ahok itu di kantor Ariesman dalam penggeledahan 1 April 2016.


Selain memo itu, penyidik dikabarkan menemukan perjanjian 12 proyek pemerintah yang dikerjakan Podomoro. Salah satunya membanagun rumah susun sewa sederhana Daan Mogot, Jakarta Barat. “Proyek-proyek itu merupakan kewajiban tambahan yang diminta pemerintah Jakarta atau Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata Ariesman, tersangka suap reklamasi.

Menurut Ariesman, biaya proyek yang dikeluarkan Podomoro itu akan diganti pemerintah melalui pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal, DPRD Jakarta batal mengesahkan peraturan tersebut setelah KPK menangkap Mohamad Sanusi, yang menerima suap dari Ariesman yang meminta kontribusi diturunkan dari 15 menjadi 5 persen.

Selain Podomoro, kata Ariesman, pemegang izin reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta mengerjakan proyek pemerintah seperti yang dikerjakan Podomoro. “Tapi saya tidak mengetahui di mana dan pekerjaannya apa saja,” ujarnya.

Masalahnya, kesaksian Ariesman dibantah oleh petinggi Podomoro lain. “Untuk Kalijodo, setahu saya kami tidak ada kontribusi apa pun,” kata Senior General Manager PT Agung Podomoro Land Alvin Andronicus, kemarin. Namun, ia mengakui bahwa rumah susun Daan Mogot dibangun oleh perusahaannya sebagai bagian dari kewajiban pengembang.|

Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu Purwoko mengaku tak tahu sumber anggaran pasukannya ketika menggusur Kalijodo pada akhir Februari lalu. Pengerahan 2.500 personel itu, kata Yani, memakai anggaran lembaganya. “Buat membeli nasi bungkus saja,” kata dia tanpa menyebutkan nominal dan alokasi anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, Satpol PP menganggarkan sekitar Rp 700 juta untuk kegiatan penertiban dalam setahun. Selain Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan Penjaringan menyiapkan anggaran karena Kalijodo terletak di wilayah tersebut. Kecamatan mengalokasikan Rp 96 juta, sementara kelurahan Rp 20 juta.

Kepala Bidang Operasional Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Martuani Sormin belum bisa dimintai komentar mengenai dana penertiban dari Podomoro. Selain mengerahkan polisi pamong, pemerintah Jakarta meminta polisi dan tentara menggusur Kalijodo karena mendapat perlawanan sengit dari penghuni dan preman di sana.

Seusai diperiksa sembilan jam oleh penyidik KPK kemarin, Ahok tak menjawab pertanyaan soal klaim Podomoro ini. "Saya ditanya soal suap untuk tiga tersangka," kata dia.

Bagikan artikel Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi ini