Thursday, May 26, 2016

Ahok Sebut Aturan Miras Bukan Kebijakannya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku eksekutif tidak pernh mengeluarkan kebijakan yang mengatur minuman keras. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur minuman beralkohol sepenuhnya dirancang dan dikeluarkan DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, izin peredaran minuman beralkohol (minol) diatur dalam Perda 8 Nomor 2007. Dia bilang, Pemprov DKI sebagai eksekutif, wajib menegakkan Perda.


Menurut Ahok, salah alamat jika ada pihak yang mengkritik peredaran minol kepada dirinya. "Sebenarnya ini yang keluarkan DPRD DKI. Ini bukan soal kebijakan, itu ada Perda prinsip, kami itu wajib menegakkan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).

Ahok menjelaskan, Perda Nomor 8 Tahun 2017 membatasi penjualan minuman berlakohol. Minol hanya dapat dibeli di tempat-tempat tertentu seperti hotel, kafe dan super market. Selain itu, Perda tersebut juga membatasi usia pembeli minol.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan, siapa pun yang melanggar Perda tersebut harus ditindak. Dia sudah mengintruksikan Satpol PP mengawasi penjualan minol.

"Satpol PP sudah saya perintahkan yang bertentangan dengan Perda harus ditindak keras dan tegas. Jadi siapa pun yang melanggar perda, di mana Anda mau berjualan pun kalau bertentangan dengan perda, sita!" tegas Ahok.

Anggota DPD RI Fahira Idris melontarkan kritik terhadap rencana diperbolehkannya kembali bir dijual di mini market. Namun Ahok menegaskan, bir bukan minuman keras lantaran kadar alkoholnya di bawah lima persen.

"Bir itu, gue kasih tau ke lo, itu (Bir) di bawah lima persen bukan miras," kata Ahok.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah DKI Jakarta Irwandi memastikan tidak ada minuman beralkohol yang beredar di toko pengecer. Hal tersebut masih dilarang Perda Nomor 8 tahun 2007.

Bagikan artikel Ahok Sebut Aturan Miras Bukan Kebijakannya ini