Sunday, April 17, 2016

BPJS adalah Langkah Mundur Sistem Jaminan Kesehatan

Anggota MPR RI, dokter Adang Sudrajat, memberikan catatan kritis pada sistem jaminan sosial yang sudah berlangsung di masyarakat pada bidang kesehatan yang dikoordinir oleh BPJS Kesehatan.

Dokter Adang yang juga di DPR Komisi 9 menerangkan, bahwa sistem pembayaran BPJS pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) selama ini menggunakan sistem kapitasi dengan jalan membayar tetap berdasarkan jumlah peserta terdaftar.



Keadaan ini seolah-olah meringankan sistem pengawasan BPJS pada mitra FKTP.

“Banyak kenyataan sistem pembayaran BPJS ini tidak sesuai dengan yang di inginkan. Ada beberapa efek negatif bidang kesehatan yang membuat langkah mundur pada jaminan sosial bidang kesehatan di negara ini," ujar dokter Adang di sela-sela sosialisasi MPR pada minggu, 17 April 2016 di daerah Rongga Kabupaten Bandung Barat.

Di depan 150 orang ibu-ibu PKK, Bidan PTT dan beberapa tokoh masyarakat yang hadir sosialisasi MPR ini, dokter Adang menyampaikan aspek-aspek negatif akibat sistem pembayaran BPJS antara lain.

FKTP menganggap peserta yang berobat sebagai biaya. Dengan sendirinya FKTP akan melakukan beberapa hal antara lain membayar rendah dokternya. Akibatnya, dokter bekerja tidak dengan hatinya. Pasien akan kapok berobat karena rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan, atau FKTP akan dengan cepat merujuk pasien ke fasilitas kesehatan di atas nya.

Efek lanjutan adalah biaya yang harus dibayar ke mitra membengkak sebab rujukan yang diberikan FKTP tidak sesuai.

Pada fasilitas kesehatan tingkat tinggi akan over load, sehingga mengakibatkan menurunkan kualitas pelayanan

Sistem kapitasi bisa jadi cocok kalau fktp lebih mengedepankan preventif dan promotiv.

Selanjutnya politisi PKS daerah Pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini menyampaikan, apabila sistem BPJS ini diteruskan pada kondisi sekarang ini, maka defisit BPJS yang hingga 5,8 triliun merupakan pintu terbuka ambruknya sistem jaminan sosial negara ini.

"Dengan sistem kapitasi dan ina cbg ternyata membuat sistem BPJS bobol. Apabila sistem ini terus menerus dibiarkan, BPJS tidak memerlukan waktu lama akan berhenti beroperasi," ujar dokter Adang.

Saat ini sudah terbentuk dewan pengawas BPJS yang diharapkan mampu memberikan kontrol dan masukan agar BPJS tidak mengalami kebangkrutan dan berjalan sesuai harapan semua pihak baik pemerintah, pelaku kesehatan dan masyarakat umum.

"Kami berharap, pemerintah mampu memberikan perbaikan terus menerus dengan cara evaluasi dan perbaikan setiap saat pada sistem jaminan sosial bidang kesehatan ini. Sistem kesehatan ini merupakan sistem vital ketahanan bangsa sama pentingnya dengan sistem ketahanan pangan Negara," tutur dokter Adang Sudrajat.

Bagikan artikel BPJS adalah Langkah Mundur Sistem Jaminan Kesehatan ini