Thursday, April 28, 2016

Buruh China di Proyek Kereta Cepat

Tertangkapnya lima buruh asal China membuat proyek kereta cepat andalan pemerintahan Joko Widodo menjadi sorotan. Di samping aktivitas pengeboran ilegal yang mereka lakukan, ternyata para pekerjanya tidak memiliki lisensi dan tak ada pekerja lokal yang dilibatkan.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francais mengungkapkan kekecewaannya. Apalagi, saat ditangkap mereka mengenakan seragam tentara.

"Namun yang jadi masalah, di kasus Halim itu kan pekerja Chinanya enggak punya lisensi izin kerja, apalagi katanya tentara," ujar Djemy di di Gedung DPR RI Senayan, Kamis (28/4)..

Sebagai proyek nasional, Djemy berharap agar kereta cepat bisa melibatkan pekerja lokal, termasuk dalam hal alih teknologi.


"Kalau saya secara pribadi berharap, segala infrastruktur di dalam negeri bisa memaksimalkan pekerja lokal," ujar Djemy.

Dia menegaskan, berdasarkan kesepakatan Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR selaku mitra kerja dalam proyek kereta cepat, sama sekali belum ada izin pembangunan apapun yang dikeluarkan terkait pelaksanaan proyek tersebut.

"Sederhananya, kalau memang belum ada izin pembangunan, maka jangan dulu dilaksanakan pekerjaannya," pungkas Djemy.

Terbukanya pasar bebas tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa. Kondisi ini juga berdampak bagi meningkatnya lalu lintas pasar tenaga kerja profesional. Beberapa di antaranya seperti dokter, pengacara, akuntan, dan sebagainya.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait perkembangan pariwisata dan transportasi nasional Desember 2015 Penduduk mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, selama tahun 2015 mencapai 10,41 juta kunjungan. Dalam hal ini penghitungan tersebut belum termasuk yang ilegal melainkan hanya menggunakan visa, bebas visa, serta kartu elektronik (Saphire, APEC Business Travel Card).

Jumlah kunjungan tersebut meningkat 3,12 persen dibandingkan perolehan tahun sebelumnya. Jika dipilah, warga negara asing (WNA) tersebut berkebangsaan Singapura 20,80 persen, Malaysia 15,25 persen, Australia 10,73 persen, Tionghoa 9,26 persen, dan Jepang 4,54 persen.

Pembukaan Indonesia agar lebih mudah diakses tersebut membuat WNA asing mudah berbondong-bondong datang. Hal ini tidak diiringi dengan pengawasan di bidang imigrasi untuk menelusuri WNA ilegal.

Akibat maraknya arus tenaga kerja WNA, belakangan menuai masalah. Salah satunya tujuh pegawai kereta cepat dibekuk petugas Pertahanan Pangkalan (Hanlan) saat melakukan pengeboran di sekitar Lanud Halim Perdanakusuma Rabu (2/4) kemarin. Lima di antara mereka merupakan warga negara (WN) China.

Dari pemeriksaan mendalam, TNI AU menyatakan aktivitas pengeboran tersebut merupakan pelanggaran hukum karena tidak mendapatkan izin. Para pekerja asing juga tidak melengkapi diri dengan identitas maupun paspor.

Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu, menyatakan bahwa pengawasan imigrasi di Indonesia memang sangat lemah. Maka itu, menurutnya akan sulit untuk memulai memperketat jalur imigrasi.

"Ya imigrasi dari dulu kan kita lemah. Semua orang asing masuk tanpa ada pembatasan saya lihat," kata Khatibul saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (27/4) kemarin.

Menurut Politikus Demokrat ini, jika sebuah negara yang mampu memperkuat sistem lintas negaranya maka harus memperbaiki dua hal. Pengetatan pada lalu lintas barang melalui bea cukai dan lalu lintas orang melalui imigrasi.

"Dua-duanya kan jebol (lalu lintas orang dan barang). Narkoba masuk, orang-orang yang enggak punya surat masuk. Ini harus dibenahi pemerintah ini," tuturnya.

Ketua DPP Demokrat ini menilai, upaya meringankan syarat WNA masuk ke Indonesia karena MEA akan berdampak buruk. Salah satunya ialah persaingan kerja berujung sempitnya lapangan pekerjaan bagi WNI.

"Pasti merugikan. Kita ini kan negara yang hakekatnya terjajah oleh bangsa lain. Jadi ya harus melawan. Jadi pemimpinnya juga harus berani melakukan perlawanan," pungkasnya.

Bagikan artikel Buruh China di Proyek Kereta Cepat ini